 |
| Adrianus Asia Sidot dalam Kunjungan Reses di Kalimantan Barat. |
Garisnusantara.com, Kalbar- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, melakukan kegiatan reses di daerah pemilihannya Kalimantan Barat II. Reses yang dijadwalkan pada 26 Maret sampai dengan 3 April 2025 ini membahas tentang tugas konstitusional, ketahanan pangan hingga isu kehutanan.
Adrianus mengadakan serap aspirasi bersama para petani, perangkat desa, dan warga masyarakat yang ada di daerah pemilihan. Selain itu masih di masa reses namun di lain kesempatan, Adrianus juga menyerap aspirasi dengan berdiskusi bersama akademisi, tokoh agama, organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang ada di Kalimantan Barat.
Pada kunjungan kerja reses tersebut, Adrianus menjelaskan perbedaan antara DPR RI dan DPD RI. Dimana DPR RI, merupakan lembaga yang mewakili rakyat secara langsung dan memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan. Sedangkan DPD RI yang mewakili daerah hanya memiliki kewenangan mengusulkan rancangan undang-undang terkait daerah serta mengajukan aspirasi anggaran, tanpa kewenangan pengesahan.
“Pengawasan menjadi tugas penting kami di DPR RI, memastikan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD benar-benar dilaksanakan sesuai peruntukannya, termasuk dilaksanakan hingga ke tingkat desa,” ungkap Adrianus.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, Adrianus juga menyoroti berbagai persoalan penting terkait bidang diatas. Dimulai dari distribusi pupuk bersubsidi, harga gabah dan beras, hingga cadangan pangan nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalimantan Barat ini juga menyinggung soal pengurangan anggaran Kementerian Pertanian yang awalnya sebesar Rp29 triliun menjadi Rp19 triliun akibat kebijakan efisiensi anggaran. Ia menuturkan dengan anggaran yang dipotong drastis, tentu perlu skala prioritas. Fokus harus diberikan kepada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
Terkait permasalahan kehutanan, Adrianus menyampaikan pentingnya penataan lahan dan status kawasan agar masyarakat bisa memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Ia juga mengingatkan agar mengelola hutan dengan bijak, mengambil secukupnya, dan menjaga kelestariannya.
Adrianus juga menegaskan akan pentingnya penegakan hukum yang tegas, contohnya terhadap kasus pembakaran lahan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Sementara itu, perwakilan masyarakat yang turut hadir menyampaikan aspirasi dari masing-masing wilayah. Satu di antaranya, dalam sesi tanya jawab pada kunjungan reses di Kabupaten Sanggau, sebagian besar aspirasi berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan pertanian, serta legalitas kelompok tani dan pengelolaan sumber daya alam.
“Kalau hujan turun tiga hari lalu, mungkin bapak tidak bisa hadir ke sini karena akses jalan dari Majel ke Balai Sebut sangat buruk,” ujar perwakilan warga sambil meminta bantuan Adrianus untuk menyampaikan langsung ke Gubernur Kalbar dan Bupati Sanggau agar infrastruktur segera ditangani.
Menanggapi hal ini, Dr. Adrianus mengatakan akan segera mengirim dokumentasi lapangan. “Staf saya akan ambil foto-foto dan bikin video kondisi jalan, nanti saya sampaikan ke Pak Lasarus, Pak Gubernur, dan Pak Bupati,” ujarnya.
Martinus Andeh, Temenggung Kecamatan Jangkang, turut menegaskan bahwa akses jalan yang buruk berdampak langsung pada sektor pertanian. Ia menyebutkan harga pupuk dan hasil sawit menjadi tidak kompetitif karena kesulitan distribusi. Selain itu, ia juga meminta agar kontraktor proyek infrastruktur ke depan melibatkan aparat lokal seperti Kadus dan Ketua RT agar pekerjaan berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.
Menanggapi hal tersebut, Adrianus dengan lugas akan menyuarakan permasalahan ini di tingkat kementerian dan memberikan perhatian lebih terhadap partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah.
“Setiap program yang turun ke masyarakat harus ada komunikasi dengan tokoh masyarakat. Ini penting untuk menjaga kelancaran dan tanggung jawab pekerjaan,” kata Adrianus Asia Sidot.
Soal harga pupuk yang mahal, Adrianus menegaskan bahwa pupuk subsidi tersedia, namun harus melalui kelompok tani resmi dan permohonan kepada pemerintah.
“Kalau tidak ada permintaan resmi, pemerintah tidak bisa asal kirim pupuk. Harus lewat kelompok tani yang terdaftar,” katanya.
Dionisius, Ketua RT dari Raba Kuan, menambahkan aspirasi soal pembangunan jalan setapak di kawasan pertanian yang belum tersambung sepenuhnya.
Dengan berbagai aspirasi yang disampaikan, Adrianus menegaskan komitmennya untuk menjadi penyambung suara masyarakat Kalbar di pusat.
“Semua aspirasi ini akan saya bawa, baik ke Kementerian, DPR RI, maupun Pemerintah Daerah. Karena tugas saya bukan hanya di Senayan, tapi juga memastikan suara masyarakat Kalbar didengar dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Menutup pemaparannya, Adrianus mengingatkan masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.(Ist)
