 |
| Musrenbang RKPD Bengkayang usulkan tujuh isu strategis daerah. (ANTARA) |
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat berfokus pada tujuh isu strategis daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (musrenbang RKPD) tingkat kecamatan tahun 2026.
Sekretaris Daerah Bengkayang, Yustianus, menyatakan, tujuh isu strategis daerah itu adalah Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan aksesibilitas yang berkelanjutan, Penurunan angka kemiskinan dan stunting, Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing ekonomi lokal, Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi, Peningkatan tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi serta optimalisasi pendapatan daerah, Pengembangan potensi SDA dan ekosistem ketahanan pangan, serta Optimalisasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang, lingkungan hidup, ketahanan bencana dan kondusivitas wilayah.
"Dalam penyusunan RKPD tahun 2026 Bengkayang mengusung tema 'Penguatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Lestari, Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan serta Penguatan Ekonomi Lokal'," ujar Yustianus dalam Musrenbang Kecamatan Wilayah I mencakup Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Suti Semarang, dan Kecamatan Teriak, Selasa.
Dia berharap isu tersebut dapat menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkayang untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu "Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan".
Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan setiap tahunnya ini merupakan forum musyawarah para pemangku kepentingan pada tingkat kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan di setiap desa/kelurahan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan hasil pra-musrembang kecamatan.
"Perlu diketahui sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah diharuskan melakukan efisiensi belanja sebesar 50 persen untuk belanja perjalanan dinas, membatasi belanja honorarium, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur dan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang maupun jasa," ujarnya.
Efisiensi belanja ini, kata dia, tidak hanya terjadi di daerah Bengkayang tetapi juga di kementerian, lembaga lainnya seluruh Indonesia sudah melakukan efisiensi belanja dengan fokus dari efisiensi untuk pelayanan publik.
Oleh : Narwati/ANTARA
